Tata Cara Memperoleh Informasi
Langkah 1
Pemohon menentukan metode pengajuan permohonan melalui salah satu cara berikut:
Datang Langsung (Luring): Mendatangi Mal Pelayanan Publik (MPP) pada desk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian untuk mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik secara langsung.
Situs Web (Daring): Mengakses dan mengisi formulir elektronik secara langsung melalui tautan https://ppid.hstkab.go.id/layanan/permohonan-informasi.
Langkah 2
Memasukan kelengkapan data pemohon yang wajib memuat Nama, Alamat, Nomor Telp/E-mail dan lain sebagainya.
Langkah 3
Menguraikan secara spesifik mengenai Informasi yang dibutuhkan beserta Tujuan Penggunaan Informasi Tersebut.
Langkah 4
Menentukan Cara Memperoleh Informasi dengan memilih opsi:
Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat.
Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy).
Langkah 5
Apabila menghendaki salinan dokumen, pemohon memilih Cara Mendapatkan Salinan Informasi melalui: Mengambil langsung, Kurir, Pos, E-mail, atau Faksimili.
Langkah 6
Pernyataan Komitmen dan Penyerahan
Jalur Luring: Menyatakan komitmen bahwa data dan informasi yang diperoleh akan digunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membubuhkan tempat dan tanggal, beserta Nama Jelas & Tanda Tangan, lalu menyerahkannya kepada Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan).
Jalur Daring: Pemohon wajib menyetujui klausul pertanggungjawaban dengan mencentang atau mengonfirmasi pernyataan: "Saya menyatakan bahwa data yang diisikan adalah sah dan benar. Saya bersedia bertanggung jawab penuh atas penggunaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan", sebelum menekan tombol kirim (submit) untuk meregistrasi permohonan ke dalam sistem.
Langkah 7
Desk Layanan PPID akan menerima dan memverifikasi kelengkapan administrasi berkas permohonan. Apabila permohonan dinyatakan lengkap, pemohon akan mendapatkan Nomor Pendaftaran dan Tanda Bukti Permohonan Informasi (diserahkan langsung oleh petugas untuk pengajuan luring, atau diterbitkan melalui sistem/notifikasi untuk pengajuan daring).
Langkah 8
Pemohon menunggu proses penyiapan informasi oleh PPID. Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut, informasi dapat diberikan dalam waktu kurang dari 1 (satu) hari kerja. Adapun batas waktu maksimal pelayanan selambat-lambatnya adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, dengan opsi perpanjangan waktu untuk memberi jawaban maksimal 1 x 7 (tujuh) hari kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Langkah 9
Setelah proses penyiapan selesai, pemohon menerima informasi yang diminta beserta Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik. Dokumen atau salinan informasi tersebut akan diserahkan sesuai dengan metode yang telah dipilih pemohon pada awal pengajuan.
....................................................................................................................................................................................
Tata Cara Pengajuan Keberatan
Langkah 1
Pengaju keberatan dapat memilih metode penyerahan permohonan melalui salah satu cara berikut:
Datang Langsung (Luring): Menyerahkan langsung berkas keberatan ke desk layanan PPID pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.
Situs Web (Daring): Mengakses form elektronik, mengisi data, serta mengunggah lampiran dokumen melalui portal resmi https://ppid.hstkab.go.id/layanan/pengajuan-keberatan.
Langkah 2
Pemohon (pengaju keberatan) diwajibkan menyiapkan kelengkapan administrasi yang disesuaikan dengan landasan atau alasan pengajuan keberatan:
Apabila keberatan merujuk pada ketentuan Pasal 35 Huruf a, c, d, e, f, dan g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemohon harus melampirkan kembali seluruh berkas permohonan informasi yang diajukan pada tahap awal.
Apabila keberatan merujuk pada ketentuan Pasal 35 Huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pemohon wajib menyertakan salinan identitas diri sesuai dengan kategori pemohon:
Kategori Individu: Salinan KTP, SIM, atau Paspor.
Kategori Kelompok Masyarakat: Salinan KTP/SIM/Paspor dari seluruh anggota kelompok pemohon, yang dilengkapi dengan Surat Kuasa resmi kepada perwakilan yang ditunjuk.
Kategori Organisasi Berbadan Hukum: Dokumen Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, salinan KTP/SIM/Paspor milik perwakilan pengurus, beserta dokumen AD/ART Organisasi.
Langkah 3
Dokumen pengajuan keberatan harus diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemohon menerima tanggapan atas permohonan informasi awal.
Langkah 4
Petugas di Desk Layanan PPID akan menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas keberatan yang diajukan. Baik yang masuk melalui loket fisik maupun melalui sistem daring.
Langkah 5
Apabila seluruh berkas dinyatakan lengkap secara administratif, Atasan PPID akan memproses dan memberikan jawaban resmi terkait keberatan tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen diterima.
Langkah 6
Pemohon akan menerima jawaban atas keberatan dari Atasan PPID. Apabila pemohon informasi tetap merasa tidak puas atau tidak menerima keputusan tersebut, pemohon memiliki hak untuk menempuh penyelesaian sengketa dengan melapor kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggapan Atasan PPID diterima.
Dasar dan Alasan Pengajuan Keberatan Informasi
Setiap Pemohon Informasi memiliki hak konstitusional untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) apabila mengalami salah satu dari kondisi berikut:
penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
tidak ditanggapinya permintaan informasi;
permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
tidak dipenuhinya permintaan informasi;
pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
....................................................................................................................................................................................
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi
Kotak Person:
Email : ppid@hstkab.go.id
Telpon : (0517) 41046