Peraturan Menteri terkait Keterbukaan Informasi Publik
Berikut adalah daftar Peraturan Menteri yang relevan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Peraturan ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola informasi dan dokumentasi. Peraturan ini mencakup:
- Struktur organisasi PPID di lingkungan pemerintah daerah
- Standar operasional prosedur pelayanan informasi publik
- Klasifikasi informasi publik
- Penanganan keberatan atas informasi
- Pelaporan pelaksanaan PPID
Unduh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2010
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Standar Layanan Informasi Publik
Peraturan ini menetapkan standar layanan informasi publik yang harus diterapkan oleh badan publik, termasuk pemerintah daerah. Isinya mencakup:
- Standar prosedur operasional layanan informasi publik
- Jangka waktu penyelesaian
- Biaya dan cara pembayaran
- Format formulir permohonan
Unduh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2010
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika
Peraturan ini menjadi dasar bagi pembentukan perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika, dimana PPID umumnya berada di bawah koordinasi perangkat daerah tersebut.
Unduh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016