Undang-Undang terkait Keterbukaan Informasi Publik
Berikut adalah daftar Undang-Undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-undang ini merupakan peraturan pokok yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik di Indonesia. Undang-undang ini menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
Undang-undang ini terdiri dari 64 pasal yang mengatur berbagai hal terkait:
- Hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik
- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
- Informasi yang dikecualikan
- Mekanisme memperoleh informasi
- Komisi Informasi
- Penyelesaian sengketa informasi
- Ketentuan pidana
Unduh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagai efektivitas fungsi pemerintahan. Pelayanan publik yang baik menjadi salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Unduh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang ini mengatur tentang pelaksanaan pemerintahan daerah yang juga mencakup aspek keterbukaan informasi sebagai salah satu prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.